Krisis iklim merupakan salah satu masalah terbesar umat manusia masa kini. Dalam rangka #jedauntukiklim dan #jumatuntukmasadepan, Transportologi mengadakan diskusi pertama tentang krisis iklim di Solo pada Jumat, 27 September 2019 di Hotel Fortuna, Solo.

Diskusi ini dilakukan untuk memetakan sejauh mana pengetahuan mengenai krisis iklim dipahami oleh publik, sejauh mana aksi adaptasi dan mitigasi pernah dilakukan, dan mulai melakukan pemetaan kecil aksi untuk krisis iklim di masa mendatang. Harapannya, diskusi ini melahirkan aksi untuk adaptasi dan mitigasi dan tuntutan untuk perubahan yang lebih konkret kepada pemerintah, mengingat porsi terbesar penurunan emisi karbon berada di bawah kebijakan pemerintah.

Di Kota Solo, isu krisis iklim bukan termasuk isu yang mendapatkan perhatian khusus, baik dari warga maupun pemerintah. Alasannya, Kota Solo tidak terletak di zona yang memeroleh dampak langsung dari krisis iklim, seperti Jakarta atau Semarang yang semakin tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Dari sejarahnya, bencana yang rutin terjadi di Solo adalah bencana banjir. Sejauh ini dampak krisis iklim terhadap perubahan banjir masih belum diketahui, sehingga dianggap sebagai kejadian rutin saat musim hujan.

Kota ini juga tidak mengalami masalah pertanian atau pangan, sektor pertama yang akan terdampak pertama kali oleh krisis iklim. Hanya baru-baru ini, kota ini mengalami masalah dengan kekeringan, seperti kasus keringnya sumur warga. Tapi, ini pun, sejauh ini, belum begitu bermasalah dan dianalisis keterkaitannya dengan masalah krisis iklim.

Di tengah situasi ini, pembangunan yang dilakukan dengan penebangan pohon atau pembersihan jalur hijau terus dilakukan. Kota ini juga belum memiliki indikator emisi dalam pembangunan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi relatif tidak terpantau dan terukur dengan baik.

Diskusi kali ini mendapatkan informasi tambahan terkait masalah yang mungkin berkorelasi dengan krisis iklim dan usulan aksi yang bisa dilakukan. Hasil tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Masalah

Masalah-masalah yang dihadapi:

1. Isu krisis iklim masih belum berterima di tengah masyarakat, apalagi di tengah anak-anak. Masalah yang mungkin terjadi: guru atau orang tua yang membuka wawasan mereka juga tidak menganggap isu ini penting, bahkan ditemui kasus anak-anak yang menganggap kota berpolusi tinggi sebagai kota yang berprestasi.
2. Kinerja petugas konstruksi mulai terganggu dan menurun akibat kondisi siang hari yang semakin panas (masalah sosial-ketenagakerjaan).
3. Periode hujan bergeser tetapi memiliki intensitas yang sama besarnya. Sehingga, hujan yang muncul semakin ekstrim.
4. Di sektor pertanian, ada skema perdagangan karbon tetapi hasilnya belum terukur.
5. Penanaman pohon mampu mengurangi karbon, tetapi efektivitasnya tergantung usia—pohon butuh mencapai usia tertentu untuk mampu menyerap karbon—dan jenis pohon. Masalah yang lain tentang pohon adalah pohon yang ada pada masa kini belum tentu mampu menyerap karbon yang ada di atmosfer.
6. Masalah terkait ketenagakerjaan yang belum ada solusi konkretnya jika Indonesia beralih ke kebijakan yang lebih hijau.
7. Kampanye yang ada saat ini masih belum optimal, sehingga membutuhkan model yang lain.

2. Usulan Aksi

Penanganan masalah krisis iklim tak hanya membutuhkan aksi-aksi melainkan juga eskalasi aksi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Terlebih, mengingat tenggat yang pendek untuk mengurangi emisi hingga setengah yang ada saat ini dan menahan kenaikan suhu 1,5^o Celsius pada 2030-an. Beberapa aksi yang diusulkan, yaitu:

1. Kampanye yang lebih terarah dan massif dengan:
   • Pembuatan peta kerja;
   • Pembuatan buku anak-anak;
   • Melibatkan sekolah, keluarga (khususnya ibu dan anak), serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
   • Strategi komunikasi, misalkan dengan membuat “mitos baru” untuk mengubah kultur masyarakat.
2. Selain menggalakkan mitigasi, juga perlu mendorong adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di seluruh sektor.
3. Memformulasikan “solo green deal” untuk mendesak eksekutif agar membuat kebijakan yang menghentikan krisis iklim.
4. Mendorong pembentukan partai hijau untuk mengawal isu lingkungan. Usulan ini masih memiliki permasalahan terkait cara dan kemungkinan untuk tembus parlemen.
5. Membangun dialog dengan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait krisis iklim dan mendorongnya menjadi isu yang perlu lekas ditanggapi.