Permasalahan transportasi, seperti kemacetan, kecelakaan, polusi, energi untuk transportasi, dan ketidakadilan dalam penggunaan ruang jalan, adalah sebagian dari masalah perkotaan di berbagai kota di Asia Tenggara. Selain masalah pokok ini, kota-kota berkembang di Asia Tenggara juga menghadapi revolusi industri keempat yang mengguncang pengembangan transportasi perkotaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pergeseran paradigma pengelolaan transportasi yang iklusif, responsif, dan efisien.
Pengembangan transportasi yang berkelanjutan di Asia Tenggara ini merupakan salah satu pokok bahasan dalam sesi Forum Walikota di Busworld Academy di Jakarta (20/4). Acara ini menghadirkan Bernadia Irawati Tjandradewi dan Gyeng Chul Kim dari UCLG ASPAC, Jerome Pourbaix dari UITP, Jan Deman dari Busworld Academy, Johary Anuar dari Petaling Jaya City Council, dan Ean Sokhim dari Phnom Penh City Bus Authority.
Di tengah permasalahan ini, negara-negara di Asia Tenggara dapat menangkap peluang untuk berubah menjadi lebih baik atau sekadar bertahan dengan keadaan yang ada. Jan Deman menyebutkan bahwa Asia pada masa depan adalah pangsa pasar bus yang besar.
Saat ini, Asia merupakan lokasi dengan peredaran bus sebanyak 5,02 juta unit atau setara dengan gabungan bus di negara-negara Persemakmuran, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika dan Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Australia. Industri bus ini masih berpotensi untuk berkembang dan membutuhkan banyak orang dengan keahlian dan kemampuan yang memadai.
Tren global dan mobilitas urban masa kini juga menuntut transportasi publik yang lebih baik dari sisi kualitas dan kuantitas, harapan layanan pintu ke pintu, polusi yang lebih rendah, dan peningkatan konektivitas dan digitalisasi. Digitalisasi diperlukan transportasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk menjawab kebutuhan ini, Jerome Pourbaix mengatakan pemerintah ataupun pihak berkepentingan perlu mencari dan menghasilkan sumber pendanaan baru, tata kelola dan model bisnis baru, dan menarik mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang transportasi.
Gyeng Chul Kim memberikan catatan bahwa peran pemerintah pada masa kini adalah sebagai manajer platform terintegrasi. Mereka perlu melakukan lima pokok integrase di bidang transportasi yakni integrasi jaringan, integrasi perpindahan, integrase informasi dan operasi, integrase sistem pembayaran dengan tariff terpadu, dan integrase institusional. Integrasi ini tak hanya secara horizontal yang menghubungkan badan transportasi pemerintah kota dengan wilayah sekitarnya, melainkan juga secara vertikal, yang menghubungkan moda satu dengan moda lainnya.
Petaling Jaya di Malaysia dan Phnom Penh di Kamboja pada masa kini juga menghadapi permasalahan transportasi yang diakibatkan urbanisasi perkotaan. Di Petaling Jaya, sering terjadi kemacetan di jalan-jalan utama yang memperburuk perjalanan dan kondisi udara. Modal share untuk angkutan umum di Petaling Jaya juga rendah, pada 2017 sekitar 24,5 persen untuk total moda rel dan jalan raya.
Kondisi agak berbeda ditemukan di Phnom Penh yang masih memiliki modal share yang tinggi untuk pejalan kaki dan sepeda sebesar 76 persen (sepeda 52 persen dan berjalan kaki 24 persen). Sementara, kendaraan pribadi hanya 10 persen.
Kendati demikian, kedua kota tetap terus berusaha membenahi angkutan umum mereka. Petaling Jaya menargetkan kenaikan modal share hingga 40% pada 2020. Strategi yang dilakukan meliputi membuat pelayanan khusus anak sekolah, pembuatan sistem pengawasan real-time dan aplikasi bagi pengguna dan sopir bus, serta perbaikan trotoar dan halte. Sementara itu, Phnom Penh meningkatkan kapasitas operasi bus, meningkatkan kapasitas pengawasan dan pemeliharaan, meningkatkan sistem manajemen sopir, meningkatkan kapasitas manajemen bisnis, dan meningkatkan perencanaan kebijakan untuk memprioritaskan angkutan umum.